close
Breaking news

JAKARTA – Kepemilikan senjata nuklir ternyata turut menjadi simbol superio...read more Yogyakarta, RASILNEWS – Bencana alam di Indonesia pada tahun ini terhitung s...read more RASILNEWS, MYANMAR – Pejabat KBRI di Yangon menyatakan, proyek pembangunan...read more RASILNEWS, CILEUNGSI – Bazar Sya’ban 1438 akan mengangkat isu Halal Life...read more Rasilnews, Jakarta – Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, tida...read more RASILNEWS, CILEUNGSI – Pemimpin Redaksi (Pemred) Kantor Berita Islam MINA,...read more RASILNEWS, CILEUNGSI – Geliat Dakwah islam di negeri seribu pagoda Thailan...read more RASILNEWS, MALAYSIA – Dua perusahaan Malaysia yang mengoperasikan pelabuha...read more RASILNEWS, JAKARTA – Koordinator Tim Pembela Ulama dan Aktivis (PUA), Eggi...read more RASILNEWS, JAKARTA – Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Saifudd...read more

APAKAH KPU TERLIBAT DESAIN “KETIDAKADILAN” ?

Tajuk Rasil
Rabu, 22 Mei 2019

Apakah KPU Terlibat Desain “Ketidakadilan” ?

Beberapa hari yang lalu, masyarakat Indonesia dibuat galau. Mereka resah menanti detik-detik penentuan pemenang kontestasi Pilpres yang rencananya akan diumumkan hari ini 22 Mei 2019, bertepatan dengan 17 Ramadhan. Sebagian lagi merasa ragu akan kinerja KPU (Komisi Pemilihan Umum), apakah bisa lembaga ini menyelesaikan tugasnya yang hanya tinggal hitungan hari? Mengingat kredibilitas KPU yang tengah dipertaruhkan, mampukah bekerja sesuai amanah dalam perhitungan suara atau justru kentara dengan pesanan pemangku kekuasaan.

Pasalnya, Ketua Penanggung Jawab Ijtima’ Ulama III Yusuf Martak mengherankan apa yang telah dikinerjakan KPU. Setiap hari Situng (hasil hitung) KPU nyaris tak bergerak, hampir selalu stagnan di angka 54-43 persen. Ditambah lagi respon dari KPU yang membuat tendensi tersendiri. KPU bersikukuh menegaskan bahwa hasil Situng bukanlah hasil resmi Pemilu 2019.

Bahkan KPU mengajak masyarakat untuk ikut memantau Situng dan melaporkan jika terdapat kesalahan dalam Situng. KPU juga menyatakan sikap terbuka pada publik jika terdapat ketidak-sesuaian informasi informasi pada laman KPU dengan C 1. Berlebih lagi masyarakat dipersilakan mengajukan laporan sebagai bahan perbaikan data bagi KPU jika ada ketidakcocokkan.

Namun, pernyataan tak serta merta dapat dibuktikan dalam perlakuan. KPU belum cukup berani dalam menyikapi temuan 73 ribu data salah entri yang telah diungkapkan oleh tim BPN (Badan Pemenangan Nasional). Pertanyaan tajam pun dilontarkan BPN. Data sebanyak itu, apakah semata faktor human error atau bahkan ada skenario anomali di belakangnya?

Sayangnya, KPU lagi-lagi tak cukup nyali untuk menerima tantangan audit forensik terhadap IT KPU dari berbagai kalangan. Jika KPU sudah bekerja amanah, tentunya tawaran pembuktian itu tak menyurutkan langkahnya untuk berlaku transparan kepada masyarakat.

Adakah kondisi ini sesuai dengan statment Joseph Stalin yang menyatakan, “Orang-orang yang memberikan vote (suara) tidak menentukan hasil dari pemilu. Namun, orang-orang yang menghitung vote itulah yang menentukan hasil dari pemilu”?. Atau bahkan melawan lupa akan isi logika Machiavelli yang mengusung teori menghalalkan segala macam cara agar semua bisa jadi upaya. Mayoritas ditindas minoritas, fakta nyata pun dihadang oleh ‘data hitungan’.

Dan ternyata tindakan semena-mena KPU pun kembali terjadi. Hasil pilpres diumumkan pada selasa dinihari kemarin, 21 Mei 2019 dalam suasana yang sangat aneh dan serba dipaksakan. Dalam pleno rekapitulasi hasil suara nasional Selasa dini hari itu, KPU menetapkan pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin sebagai pemenang Pilpres 2019.

Beberapa pengamat menilai, KPU telah melakukan satu peristiwa yang sangat mengejutkan dan aneh bin ajaib. Melanggar janjinya KPU sendiri yang akan mengumumkan hasil Pemilu pada tanggal 22 Mei 2019. Selain itu, pengumuman dilakukan pada dini hari sekitar pukul 02.00 WIB. Semoga percepatan pengumuman hasil Pemilu oleh KPU ini bukan dimaksudkan untuk “ditembakkan” agar acara demo damai tanggal 22 Mei 2019 hari ini bisa dianggap makar. sehingga para aktivis dan tokoh nasional bisa ditangkapi karena melakukan perbuatan inkonstitusional padahal semestinya konstitusional.

Menurut pihak paslon 02 cara dan waktu KPU mengumumkan hasil pilpres 2019 atau rekapitulasi hasil tersebut dilaksanakan pada waktu yang janggal dan di luar kebiasaan. Capres Prabowo Subianto pun dengan tegas menyatakan menolak hasil Pilpres 2019 yang diumumkan KPU tersebut. Prabowo menyebut Pilpres 2019 penuh kecurangan. Hal ini pasti memperkuat dugaan banyak orang bahwa lembaga pemilu itu memang benar telah berubah menjadi pabrik pencurangan dan bisa merancang perolehan suara sesuai pesanan.

Tidak diragukan lagi bahwa KPU takut menghadapi mayoritas rakyat yang tahu bahwa lembaga pemilu ini boleh jadi mendapat tekanan dari para penguasa. Padahal, para komisioner KPU bisa saja memgambil opsi yang terhormat untuk melawan tekanan itu. Mereka bisa membersihkan diri dengan cara, misalnya, mengundurkan diri. Pasti rakyat akan bersama mereka jika mereka bersikap tegas, tidak mau ditekan-tekan.

Sekarang, setelah pengumuman dinihari itu, rakyat bertambah yakin bahwa KPU ikut dalam desain ketidakadilan dan menjadi bagian dari komplotan yang bertujuan untuk mencurangi kemenangan rakyat. Tidak ada tafsiran lain. Sampai-sampai ada ulama yang mengaitkan apa yang dilakukan KPU dengan Alquran Surat An-Nisa ayat 108 “Mereka dapat bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak dapat bersembunyi dari Allah, karena Allah beserta mereka, ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang tidak diridai-Nya. Dan adalah Allah Maha Meliputi (ilmu-Nya) terhadap apa yang mereka kerjakan”.

Wallahu ‘alam bi shawab

Tags:

No Comments

Leave a reply

Post your comment
Enter your name
Your e-mail address

Story Page