• Print
close
Breaking news

JAKARTA – Kepemilikan senjata nuklir ternyata turut menjadi simbol superio...read more Yogyakarta, RASILNEWS – Bencana alam di Indonesia pada tahun ini terhitung s...read more RASILNEWS, MYANMAR – Pejabat KBRI di Yangon menyatakan, proyek pembangunan...read more RASILNEWS, CILEUNGSI – Bazar Sya’ban 1438 akan mengangkat isu Halal Life...read more Rasilnews, Jakarta – Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, tida...read more RASILNEWS, CILEUNGSI – Pemimpin Redaksi (Pemred) Kantor Berita Islam MINA,...read more RASILNEWS, CILEUNGSI – Geliat Dakwah islam di negeri seribu pagoda Thailan...read more RASILNEWS, MALAYSIA – Dua perusahaan Malaysia yang mengoperasikan pelabuha...read more RASILNEWS, JAKARTA – Koordinator Tim Pembela Ulama dan Aktivis (PUA), Eggi...read more RASILNEWS, JAKARTA – Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Saifudd...read more

KPU DISOROT

Tajuk Rasil
Rabu, 9 Januari 2019

Keputusan ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman terkait dengan penghentian penyampaian visi-misi jelang debat perdana Pilpres 2019 yang semula dijadwalkan 9 Januari 2019 dapat dipastikan tidak berjalan. Arief menyebut keputusan ini diambil usai rapat dengan tim pemenangan dari masing-masing pasangan calon, dan soal sosialisasi visi misi mengenai tempat dan waktu mereka yang tentukan sendiri. Jadi tidak lagi difasilitasi oleh KPU.

Keputusan Ketua KPU ini tentu patut diduga bahwa KPU mengabaikan tentang aturan hukum terutama terkait UU Pemilu. Pasal 274 ayat (2) UU Pemilu menyebutkan bahwa “Dalam rangka pendidikan politik, KPU wajib memfasilitasi penyebarluasan materi kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang meliputi visi, misi, dan program Pasangan Calon melalui laman KPU dan lembaga penyiaran publik”.

Namun langkah ini dinilai tepat oleh Tohadi Direktur Eksekutif Lembaga Analisa Konstitusi dan Negara, meskipun alasan pembatalan nya keliru. Tohadi menyarankan kepada KPU agar sosialisasi atau pemaparan visi-misi capres dikemas dalam bentuk debat pasangan calon tentang materi kampanye pasangan calon. Dia juga mengatakan KPU jangan lebay, masak pertanyaan debat dibocorkan lebih dahulu kepada pasangan calon,

Sementara, Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo, sangat menyayangkan sikap KPU yang batal memfasilitasi penyampaian visi dan misi pasangan capres-cawapres. Justru penyampaian visi-misi calon presiden yang seharusnya dikedepankan, agar masyarakat mengetahui arah pembangunan yang akan dilaksanakan pada lima tahun ke depan.

Penyampaian visi dan misi, menurut Karyono, justru sangat substansial dan penting dalam pertarungan politik modern. Karena itu, penyampaian visi misi seharusnya mendapat porsi terbesar dalam tahapan pemilu. Hal yang terpenting dari penyampaian visi dan misi kedua paslon ini adalah selain karna amanat Undang Undang dan terlebih lagi adalah hak masyarakat untuk ingin mengetahui sejauh mana visi dan misi dari kedua paslon untuk membangun dan mengelola republik ini.

Lebih-lebih lagi kondisi ekonomi dan penegakan hukum saat ini yang kurang menggembirakan. Masyarakat berpandangan bahwa penegakan hukum di pemerintahan Pak Jokowi kurang berjalan dengan baik. Dalam perspektif ekonomi, terutama terhadap paslon nomor urut satu sebagai petahana, perlu dijelaskan kepada publik secara nasional, bagaimana kondisi ekonomi saat ini yang pada awalnya memberikan janji manis kepada masyarakat bahwa pertumbuhan ekenomi di 2018 dan 2019 sebesar 8 persen, namun kini hanya berkisar pada angka 5%.

Selain itu, Pak Jokowi juga perlu menjelaskan bagaimana manajemen pengelolaan utang negara yang terbilang sangat besar ini? Kemana saja uang itu dibelanjakan? Tentu harus dijawab oleh Pak Jokowi melalui penyampaian visi dan misinya. Demikian juga dalam konteks penegakan hukum, yang tidak mencerminkan adanya rasa keadilan masyarakat. Proses penegakan hukum korupsi yang masih terkesan tebang pilih. Hukum terkesan hanya digunakan sebagai alat politik, dan lain-lain.

Dalam kondisi seperti ini, masyarakat tentu ingin mengetahui bagaimana visi dan misi paslon untuk memperbaiki dan menata kembali kondisi ekonomi maupun kondisi hukum negara ini ke arah yang lebih baik. Penegakan hukum yang sesuai dengan amanat dan harapan masyarakat, sebagaimana tertuang dalam konstitusi negara.

Dari penyampaian visi misi inilah masyakat akan menentukan pilihannya kepada siapa rakyat akan menjatuhkan pilihan politiknya. Oleh karena itu, Perlu ditegaskan kembali bahwa jika penyampaian visi dan misi paslon ditiadakan maka dapat dikatakan KPU telah salah memahami perintah UU tentang Pemilu. Jika visi misi tidak dilaksanakan, maka sebaiknya debat juga ditiadakan saja. Toh, debat capres cawapres adalah pengembangan dari visi dan misi cawapres.

KPU seharusnya memahami posisinya sebagai lembaga yang independen. Tugas KPU hanya menjalankan amanat rakyat sesuai perintah Undang Undang. Jika KPU tidak independet dan bila KPU tidak jujur dalam melaksanakan tugasnya, maka sangat beralasan jika ada warga masyarakat yang hendak menggugat eksistensi KPU. Sebab tidak menjalankan fungsinya untuk mengatur jalannya proses pemilu yang jujur, adil dan demokratis.

Wallahu’alam

No Comments

Leave a reply

Post your comment
Enter your name
Your e-mail address

Story Page