close
Breaking news

JAKARTA – Kepemilikan senjata nuklir ternyata turut menjadi simbol superio...read more Yogyakarta, RASILNEWS – Bencana alam di Indonesia pada tahun ini terhitung s...read more RASILNEWS, MYANMAR – Pejabat KBRI di Yangon menyatakan, proyek pembangunan...read more RASILNEWS, CILEUNGSI – Bazar Sya’ban 1438 akan mengangkat isu Halal Life...read more Rasilnews, Jakarta – Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, tida...read more RASILNEWS, CILEUNGSI – Pemimpin Redaksi (Pemred) Kantor Berita Islam MINA,...read more RASILNEWS, CILEUNGSI – Geliat Dakwah islam di negeri seribu pagoda Thailan...read more RASILNEWS, MALAYSIA – Dua perusahaan Malaysia yang mengoperasikan pelabuha...read more RASILNEWS, JAKARTA – Koordinator Tim Pembela Ulama dan Aktivis (PUA), Eggi...read more RASILNEWS, JAKARTA – Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Saifudd...read more

MENJAGA NEGARA VERSI IBNU KHALDUN

Tajuk Rasil
Rabu, 23 Januari 2019

Siapa yang tidak kenal dengan Ibnu Khaldun? Dari Barat sampai ke Timur orang menyebut nama itu. Sejumlah teorinya dalam berbagai bidang keilmuan banyak dikembangkan kaum akademisi atau cendekia saat ini. Misalnya, Haddad (1977) seorang profesor dari Universitas Sidney mengatakan teori pembangunan ekonomi Adam Smith mempunyai kesamaan dengan pandangan Ibnu Khaldun.

Lainnya, Ekonom dan juga penasihat ekonomi President Amerika Ronald Reagan, Arthur Laffer(1940). Dia berpendapat, teori kurva laffernya adalah hasil pengembangan pemikiran pajak Ibnu Khaldun. Hal ini kemudian didukung Reagan sebagaimana yang ia sampaikan di New York Times pada 2 Oktober 1981, bahwa Ibnu Khaldun mendalilkan, “Pada awal dinasti, pendapatan pajak besar diperoleh dari penilaian kecil. Kemudian pada akhir dinasti, pendapatan pajak kecil diperoleh dari penilaian besar.”

Fakta yang ditampilkan Gwartneh (2006) menarik untuk dikaji. Judulnya Supply-Side Economics. Di dalamnya ada penjelasan, selama 1980-an kebijakan pemotongan pajak telah dilakukan oleh presiden Reagan yang dikenal dengan Reagonomik. Undang-undang pajak yang disahkan pada 1981 dan 1986 telah mengurangi tarif pajak penghasilan federal Amerika dari 70 persen menjadi sekitar 33 persen. Bagi performa AS, hal ini berdampaknya terhadap ekonomi selama tahun tersebut sehingga menjadi sangat mengesankan. Tingkat pertumbuhan GNP riil berakselerasi dari tingkat yang lamban di tahun 1970-an, hingga pertumbuhan ekonomi AS sangat signifikan.

Di tahun ini, isu yang sama muncul pada debat pilpres 2019 yang pertama. Ketika itu paslon No 02 mengangkat isu menaikkan pajak rasio sampai 16 persen. Terlihat paradoks, tetapi karena tujuan peningkatan rasio pajak untuk menghilangkan terjadinya praktik korupsi.

Asumsinya, ketika pendapatan pajak naik, maka dapat meningkatkan gaji para penegak hukum di Indonesia, sehingga tidak akan korupsi. Padahal fungsi pajak itu adalah untuk keadilan semuanya. Pengamat melihat pasangan Prabowo-Sandi akan menggunakan gagasan Ibnu Khaldun untuk rasio pajak. Bagaimana gagasan Ibnu Khaldun tentang peningkatan pajak rasio ini? Dan bagaimana kita mengenal sosok Ibnu Khaldun.

Nama sebenarnya adalah Abu Zayd Abdur Rahman Ibn Khaldun. Dia dikenal sebagai sejarawan, politisi, diplomat, dan filusuf sosial yang dilahirkan di Tunisia. Salah satu karyanya yang brilian adalah ‘Muqaddimah’ (Pengantar Sejarah) sebagai pencapaian paling agung dan intelektual di abad pertengahan. Di dalamnya terdapat perbendaharaan banyak ilmu, seperti sejarah, psikologi, sosiologi, geografi, ekonomi, ilmu politik, dan lainnya.

Konsep pajak Ibnu Khaldun bermula dari penjelasannya tentang bangkit dan runtuhnya sebuah dinasti, yang terdiri dari lima tahapan: 1) penaklukan dan kesuksesan, 2) stabilitas dan meninggikan diri sendiri, 3) ekspansi ekonomi dan kenikmatan hasil pembangunan, 4) kepuasan dan kompromi, dan 5) berlebih-lebihan, pemborosan, dan dekadensi. Pada tiap-tiap tahapan struktur pajak dan pengeluaran pemerintah memainkan peranan yang sangat penting, sehingga sangat penting membahas tahapan-tahapan tersebut barulah kita dapat mengerti apa yang dimaksudkan dengan peningkatan pajak rasio menurutnya.

Tahapan yang ditampilkan Ibn Khaldun ini mungkin sedang terjadi di Indonesia, khususnya pada tahapan kelima. Inilah yang akhirnya mengakibatkan banyak rakyat menginginkan pemerintahan baru, yang akhirnya mungkin akan kembali kepada siklus pertama dalam teori Ibnu Khaldun.

Dalam hal kenegaraan, Ibnu Khaldun pada zaman itu (abad ke -14) telah bisa menjelaskan dan menyimpulkan proses terbentuk hingga lenyapnya negara-negara, dengan pendekatan sejarah. Menurut beliau, berdiri tegaknya negara bergantung pada generasi pertama (pendiri negara). Mereka memiliki tekad dan kekuatan untuk mendirikannya.

Kemudian hadir generasi kedua yang kebagian menikmati sekaligus mendapat amanah menjaga dan memelihara stabilitas dan kemakmuran yang telah berhasil diraih dengan penuh perjuangan oleh pendahulu mereka. Lalu, tiba generasi ketiga yang hidup di dalam zona nyaman (ketenangan dan kesenangan), namun kemudian terbujuk oleh gemerlapnya dunia, dan sedikit demi sedikit keimanannya melemah. Hingga, negara itu pun hancur. Hancur oleh serangan musuh yang kuat dari luar yang ternyata selalu mengawasi kelemahan bangsa di negara itu sejak mula.

Maka kesimpulannya adalah, hancur leburnya negara adalah akibat dari kelemahan, kerapuhan internal di berbagai aspeknya. Dan semua itu terjadi berawal dari kelemahan iman. Itulah catatan penting yang mesti menjadi perhatian kita, umat Islam saat ini. Catatan dari hasil studi dan penelitian ulama besar kita, Ibnu Khaldun.

Wallahu’Alam Bishshowwab……

No Comments

Leave a reply

Post your comment
Enter your name
Your e-mail address

Story Page