close
Breaking news

JAKARTA – Kepemilikan senjata nuklir ternyata turut menjadi simbol superio...read more Yogyakarta, RASILNEWS – Bencana alam di Indonesia pada tahun ini terhitung s...read more RASILNEWS, MYANMAR – Pejabat KBRI di Yangon menyatakan, proyek pembangunan...read more RASILNEWS, CILEUNGSI – Bazar Sya’ban 1438 akan mengangkat isu Halal Life...read more Rasilnews, Jakarta – Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, tida...read more RASILNEWS, CILEUNGSI – Pemimpin Redaksi (Pemred) Kantor Berita Islam MINA,...read more RASILNEWS, CILEUNGSI – Geliat Dakwah islam di negeri seribu pagoda Thailan...read more RASILNEWS, MALAYSIA – Dua perusahaan Malaysia yang mengoperasikan pelabuha...read more RASILNEWS, JAKARTA – Koordinator Tim Pembela Ulama dan Aktivis (PUA), Eggi...read more RASILNEWS, JAKARTA – Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Saifudd...read more

MEWASPADAI PENJAJAHAN GAYA BARU

Tajuk Rasil
Rabu, 10 April 2019 

Mewaspadai Penjajahan Gaya Baru

Kekayaan Sumber Daya Alam Indonesia menjadikannya sebagai primadona para investor asing untuk menanamkan modalnya. Potensi Indonesia sebagai negara tujuan investasi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal ini, dikarenakan banyaknya pemangkasan Undang Undang yang membuat regulasi Indonesia sangat bersahabat untuk para investor.

Akhir tahun 2018 lalu, Tempo.co melansir berita mengenai presiden Jokowi yang mengizinkan asing menguasai 100 persen saham di 54 Industri. Beliau meluncurkan paket kebijakan ke 16 dengan memberikan relaksasi kepada investor asing berupa daftar negatif investasi (DNI). Harapannya dengan melepas 54 bidang usaha ke asing dapat meningkatkan nilai investasi asing ke Indonesia. Tidak hanya itu, Badan Koordinasi Penanaman Modal juga menargetkan total investasi yang masuk pada tahun 2019 sebesar Rp 792.3 triliun.

Dapat kita lihat bagaimana negara ini sangat tergantung kepada investasi asing hingga melakukan banyak cara agar mengukuhkan bahkan menambah jumlah investasi asing di Indonesia. Dalihnya ingin menggenjot produksi dalam negeri yang kian merosot dengan cara menghadirkan para investor sebagai pemodal, karena negara tak punya cukup modal untuk menggenjot produksi dalam negeri. Namun pertanyaan selanjutnya adalah, apakah dengan memperbanyak investor asing merupakan peluang melimpahnya produksi dalam negeri atau bahkan ancaman?

Faktanya investasi asing yang ditawarkan ke Indonesia bukanlah murni investasi, namun hutang luar negeri. Di awal 1990-an, Indonesia sangat menggalakkan investasi asing dan swasta untuk menggenjot pertumbuhan. Akibatnya hutang luar negeri swasta Indonesia membengkak dari US$ 1,8 miliar pada tahun 1975 menjadi US$ 18,8 pada 1990. Tujuh tahun kemudian hutang luar negeri swasta Indonesia membengkak 4,5 kali lipat menjadi US$ 82,2 miliar.

Alhasil utang luar negeri Indonesia semakin menumpuk saat ini. Sedangkan aset-aset berharga negara di sektor tambang, kelistrikan dan sumber daya alam lainnya dicaplok oleh asing. Dalihnya investasi untuk menggenjot ekonomi tapi faktanya malah ‘menjual’ Indonesia ke Asing.

Logika sederhananya seperti ini, Indonesia diibaratkan seseorang yang memiliki kebun mangga berbuah lebat dan ranum siap panen, dimana kebun tersebut adalah sumber penghidupan keluarganya. Karena keterbatasan piranti dan ilmu memanen mangga, maka kebun itu diberikan ke orang lain untuk dipanen dan pemiliknya hanya diberi beberapa persen dari hasil panennya. Apakah masuk akal?

Jelas hal itu tidak masuk akal sama sekali. Seandainya toh tidak bisa memanen, pemiliknya bisa membayar orang untuk memanen, atau membeli galah untuk memanennya. Jika tidak ada uang bisa meminjam galah, atau sebodoh – bodohnya orang mungkin dia akan bekerjasama bagi hasil dengan presentasi yang wajar dimana dia jauh lebih besar.

Jelas di sini bukanlah investasi yang terjadi, tapi “penjajahan”. Indonesia merupakan korban penjajahan Kapitalisme, baik kapitalisme ‘Keynes’ pada masa lalu maupun kapitalisme neoliberal pada saat ini. Sangat terlihat dari kebijakan-kebijakan negara yang mandul terhadap rakyat namun sangat pro terhadap asing.

Pejabat negara yang seharusnya memiliki peran penting untuk mengurusi rakyat dan mengubah kondisi negeri menjadi lebih baik, malah justru menjadi perpanjangan tangan penjajah. Bahkan agenda liberalisasi yang mereka jalankan jauh lebih liberal dibandingkan negara-negara Kapitalis besar sekali pun.

Harusnya ini dapat membuka mata kita bahwa benar “No Free Lunch” di atmosfir kapitalisme. Karakter liberal telah menjadi ciri inheren ajaran yang mendewakan kebebasan ini. Akibatnya kebebasan untuk memiliki dan menomorsatukan kepentingan individu menjadikan kegiatan ekonomi berjalan seperti hukum rimba.

Kebebasan kepemilikan merupakan prinsip dasar sistem ekonomi Kapitalisme yang menonjolkan kepemilikan individu dalam perekonomian. Oleh karena itu, jamak terjadi jika perekonomian berjalan dengan cara menindas yang lemah dan memfasilitasi pihak kuat. Kapitalisme sangatlah munafik, berwajah manis namun memiliki segudang agenda dibalik sikap manisnya untuk semakin menancapkan cakarnya pada negara jajahannya. Dia tidak akan rela melepas negara yang telah dia jajah. Justru penjajahan gaya baru ini ( neoimperealisme ) lebih kejam, karena tidak hanya kekayaan permukaan bumi Indonesia yang dijajah.

Tapi juga hingga ke perut bumi bahkan pemikiran rakyat, yang membuat rakyat semakin bodoh dan menjadi mesin – mesin pencetak rupiah bagi tuannya. Jelas kapitalisme merupakan ideologi yang tidak layak diterapkan di negeri ini. Wahai rakyat sadarlah, segala bentuk penjajahan diatas dunia harus dihapuskan!

Wallahu’alam bi bish-shawab.

Tags:

No Comments

Leave a reply

Post your comment
Enter your name
Your e-mail address

Story Page