close
Breaking news

JAKARTA – Kepemilikan senjata nuklir ternyata turut menjadi simbol superio...read more Yogyakarta, RASILNEWS – Bencana alam di Indonesia pada tahun ini terhitung s...read more RASILNEWS, MYANMAR – Pejabat KBRI di Yangon menyatakan, proyek pembangunan...read more RASILNEWS, CILEUNGSI – Bazar Sya’ban 1438 akan mengangkat isu Halal Life...read more Rasilnews, Jakarta – Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, tida...read more RASILNEWS, CILEUNGSI – Pemimpin Redaksi (Pemred) Kantor Berita Islam MINA,...read more RASILNEWS, CILEUNGSI – Geliat Dakwah islam di negeri seribu pagoda Thailan...read more RASILNEWS, MALAYSIA – Dua perusahaan Malaysia yang mengoperasikan pelabuha...read more RASILNEWS, JAKARTA – Koordinator Tim Pembela Ulama dan Aktivis (PUA), Eggi...read more RASILNEWS, JAKARTA – Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Saifudd...read more

ORMAS SIPIL KANADA DESAK PEMERINTAH KANADA BERIKAN SANKSI KEPADA CHINA TERKAIT HAM

KANADA, RASILNEWS – Organisasi masyarakat sipil Kanada memulai kampanye nasional di Toronto mendesak pemerintah Kanada menggunakan Hukum Magnitsky untuk memberikan sanksi kepada pejabat penting Cina yang terlibat dalam penindasan hak asasi manusia.

“Adalah sangat penting bagi masyarakat internasional untuk berbicara mengenai hal ini, tidak hanya untuk menunjukkan solidaritas kepada semua orang di bawah penindasan. Itu juga untuk mengamankan 300.000 warga Kanada yang tinggal dan bekerja di Hong Kong,” kata Gloria Fung, presiden Kanada Hong Kong Link.

Aksi kampanye juga menyebutkan, termasuk pelanggaran HAM di Turkistan Timur, wilayah Tibet di Cina, Muslim Uyghur, dan sekitarnya. Global News melaporkan, Senin (20/1).

“Ini juga tentang kepentingan keamanan Kanada dan juga nilai-nilai inti yang kita semua hargai,” ujar Fung.

Sebuah rapat umum diadakan di North York Civic Center dan melibatkan ahli Hukum Magnitsky dan para pemimpin dari Hong Kong, komunitas Uyghur dan Tibet-Kanada, yang banyak di antaranya memiliki keluarga yang terkena dampak pelanggaran HAM.

Pada 2017, Hukum Magnitsky menyebutkan, Undang-Undang dapat menuntut pelanggar hak asasi manusia global bertanggung jawab atas tindakan mereka dalam upaya untuk mencegah perilaku seperti itu dengan menjatuhkan sanksi yang akan berdampak pada keuangan, bisnis, dan perjalanan.

“Hak asasi manusia adalah hal-hal yang kami junjung tinggi, juga demi kepentingan kami sebagai orang Kanada,” ujar pengacara Marcuz Kolgar, yang bekerja untuk Institut Kebijakan Publik Macdonald-Laurier.

“Kami dipandang sebagai pemimpin global tentang hak asasi manusia dan kami perlu membantu mereka,” imbuhnya.

No Comments

Leave a reply

Post your comment
Enter your name
Your e-mail address

Story Page