• Print
close
Breaking news

JAKARTA – Kepemilikan senjata nuklir ternyata turut menjadi simbol superio...read more Yogyakarta, RASILNEWS – Bencana alam di Indonesia pada tahun ini terhitung s...read more RASILNEWS, MYANMAR – Pejabat KBRI di Yangon menyatakan, proyek pembangunan...read more RASILNEWS, CILEUNGSI – Bazar Sya’ban 1438 akan mengangkat isu Halal Life...read more Rasilnews, Jakarta – Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, tida...read more RASILNEWS, CILEUNGSI – Pemimpin Redaksi (Pemred) Kantor Berita Islam MINA,...read more RASILNEWS, CILEUNGSI – Geliat Dakwah islam di negeri seribu pagoda Thailan...read more RASILNEWS, MALAYSIA – Dua perusahaan Malaysia yang mengoperasikan pelabuha...read more RASILNEWS, JAKARTA – Koordinator Tim Pembela Ulama dan Aktivis (PUA), Eggi...read more RASILNEWS, JAKARTA – Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Saifudd...read more

SISTEM ZONASI YANG DIKHAWATIRKAN

Tajuk Rasil
Senin, 24 Juni 2019

Pendidikan menjadi hak setiap rakyat Indonesia, gagasan yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu “mencerdaskan kehidupan bangsa “ menjadi cikal bakal kebijakan sebuah Negara bahwa tidak boleh ada satu pun rakyatnya yang tertinggal karena tidak mendapatkan hak pendidikan. Maka, menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mengimplementasikan tanggung jawab besarnya dalam mencerdaskan seluruh bangsa Indonesia tanpa kecuali.

Persoalan pendidikan yang muncul belakangan ini menimbulkan polemik dan perbincangan tiada henti yaitu persoalan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui sistem zonasi. Sejak awal kemunculannya, tahun 2017, sistem zonasi ini telah menuai protes dan ketidakpuasan masyarakat. Sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan memperhatikan tempat tinggal ini telah menelan korban.

Ketua Lembaga Perlindungan Anak GENERASI, Ena Nurjanah mengatakan bahwa Kemendikbud menganggap sistem zonasi sebagai langkah paling penting dalam mencapai berbagai pemerataan dalam dunia pendidikan. Dikatakan bahwa dengan sistem zonasi setiap anak mendapat kesempatan yang sama dengan fasilitas yang sama. Tidak ada pengistimewaan sekolah favorit – tidak favorit.

Zonasi menjadi basis data perumusan kebijakan dalam memetakan dan memberikan intervensi pendidikan, baik terkait fasilitas sekolah, metode pembelajaran, maupun kualitas dan distribusi guru, sehingga dapat mempercepat pemerataan mutu pendidikan di seluruh daerah. Aturan baru mengenai PPDB 2019 tertuang dalam Peraturan Mendikbud No. 51 Tahun 2018.

Melihat tujuan PPDB sistem zonasi tentunya menimbulkan harapan besar bagi pendiMelaleuca Kemendikbud tidak bisa mengabaikan kondisi yang ada, baik itu kondisi siswa didik, orangtua, maupun kondisi sekolah negeri yang ada.

Kebijakan sistem zonasi pada kenyataanya telah menghapus dengan tiba-tiba capaian nilai Ujian Nasional (UN) anak didik dalam seleksi PPDB. Kondisi ini sesungguhnya benar-benar menghempas semangat anak-anak yang sudah belajar keras agar mendapatkan nilai UN terbaik untuk bisa masuk di sekolah favorit. Mengerjakan soal HOTS (Higher Order Thinking Skill/Kemampuan berpikir Tingkat Tinggi) di UNBK. Sementara dia berada dalam zona yang jauh dari sekolah negeri atau bahkan tidak ada sekolah negeri di wilayahnya.

Protes dari orang tua pun terjadi di mana-mana. Tuntutan untuk menghapus Permendikbud no. 51 tahun 2018 yang mengatur tentang zonasi pun menderas. Revisi pun dilakukan oleh Kemendikbud untuk mengakomodir tuntutan tersebut. Revisi yang tak banyak berarti, hanya menambah kuota jalur prestasi dari 5% hingga 15% sisanya dengan zonasi.

Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) memberikan tanggapan terkait fenomena orang tua yang rela mengantre sejak pagi buta demi mendaftarkan anaknya di sekolah tertentu akibat adanya kebijakan Sistem Zonasi. Satriawan, perwakilan FSGI, menyatakan setuju untuk menghilangkan kasta di sekolah. Termasuk memberikan kesempatan pada seluruh murid untuk bersekolah di sekolah dekat tempat tinggal.

Menurutnya, Sistem Zonasi ini dinilai merupakan cara menuju keadilan pendidikan karena setiap murid memiliki kesempatan sama. Ia juga menuturkan bahwa paradigma orang tua mengenai sekolah favorit harus diubah meski tak mudah. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari Sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

Kita melihat kisruh zonasi saban tahun ini yang terus menimbukan kekhawatiran ditengarai karena tak selesaianya PR pemerintah dalam pemerataan kualitas pendidikan. Jumlah sekolah penyebarannya tak merata. Sarana-prasarana sekolah berbeda antara sekolah di pusat kota dengan di pinggiran. Kualitas guru pengajar tak sama antar sekolah. Program pengembangan kompetensi guru juga tak merata, bahkan ada kesan guru yang itu-itu saja yang dikirim karena diknas daerah sudah kenal.

Semoga pemerintah bisa segera menjawab permasalahan ini. Karena masih ada sekolah yang kekurangan siswa karena sistem zonasi. Akhirnya, guru pun kekurangan jam mengajar yang berdampak pada macetnya tunjangan profesi. Adapun sekolah yang ketumpukan siswa hanya menerima sejumlah kelas yang tersedia.

Wallahu A’lam Bish Showaab

No Comments

Leave a reply

Post your comment
Enter your name
Your e-mail address

Story Page