Tuesday, October 27, 2020
Home Tajuk Rasil BAGAIMANA DENGAN KAMPUS MERDEKA?

BAGAIMANA DENGAN KAMPUS MERDEKA?

Tajuk Rasil,
Rabu, 5 Februari 2020/ 11 Jumadil Akhir 1441 H

Bagaimana Dengan Kampus Merdeka ?

Sebenarnya ada isu besar dalam negeri ini yang bisa menjadi perhatian publik, sayang terpaksa kalah dengan berita virus Wuhan yang telah membuat “ambyar” dunia. Isu besar yang hampir terlewat itu mengenai Kampus Merdeka gagasan Mendikbud Nadiem Makarim. Itulah gagasan Nadiem jilid dua, yang diluncurkan akhir Januari lalu dalam sebuah forum besar di Kemendikbud Jakarta. Video paparannya sudah beredar luas sepanjang 35 menit. Sudah termasuk untuk memutar video hasil kuliah kerja nyata mahasiswa Universitas Gajah Mada Jogjakarta selama 6 menit.

Nadiem mengungkapkan, terharu setiap melihat video itu. Kuliah kerja nyata dua bulan saja sudah bisa mengubah begitu banyak, apalagi kalau enam bulan, apalagi kalau satu tahun. Dari segi gaya, pidato Nadiem sangat menarik. Intonasi suaranya, gaya bicaranya, dan tidak adanya podium di panggung itu memang gaya seorang CEO perusahaan besar. Ia memang tidak seperti pejabat pemerintah biasa. Ia memang pengusaha besar. Ia salah satu dari empat menteri di kabinet ini yang kekayaannya di atas Rp 1 triliun.

Judul gagasan itu sendiri sangat seksi. Bukan seperti biasanya tema instansi pemerintahan. Tema gagasan itu: Kampus Merdeka. Kini, gagasan itu sudah dinyatakan sebagai kebijakan, yang harus dilaksanakan oleh perguruan tinggi. Hanya detilnya yang belum dirinci, detail itu akan menjadi bagian dari kemerdekaan kampus itu sendiri untuk menetapkannya. Maka dalam 100 hari masa jabatannya itu Nadiem sudah meluncurkan dua kebijakan mendasar. Yang pertama soal SD-SMP-SMA, termasuk mengenai ujian nasional yang tidak lagi diperlukan. Kini soal perguruan tinggi.

Demi mengejar ketertinggalan dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0, terobosan baru ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan utama pendidikan. Terutama dalam menyelesaikan masalah pengangguran di negeri ini. Program ini memiliki 4 poin utama dalam pelaksanaannya. Pertama, memudahkan membuka program studi baru. Kedua, perubahan sistem akreditasi kampus. Ketiga, memudahkan status kampus menjadi badan hukum. Keempat, mahasiswa boleh belajar tiga semester di luar prodinya. Artinya, mahasiswa dibolehkan mengambil mata kuliah di luar mata kuliah prodi. Hal ini bisa dilakukan dalam bentuk magang, penelitian, proyek kemanusiaan ataupun wirausaha.

Tentu saja karena kebijakan tersebut membuat suasana kampus akhir-akhir ini heboh. Untuk negara seperti Indonesia, banyak yang menilai kebijakan itu baru dan mendasar. Sebagian lagi menilainya menyimpang dari tujuan dasar pendidikan di universitas. Lalu mengaitkannya dengan untuk apa ada politeknik.

Yang paling menarik adalah itu: mahasiswa tidak lagi harus 4 tahun (8 semester) belajar di dalam kampus. Sebagiannya boleh tidak usah datang ke kampus, yakni yang tiga semester (1,5 tahun). Tapi yang benar-benar harus di luar kampus adalah dua semester, atau 1 tahun saja. Selama dua semester mereka harus bekerja atau magang di suatu perusahaan/lembaga. Atau juga merintis dan menjalani bisnis sendiri. Bagi mahasiswa yang selama ini sudah merangkap berbisnis kecil-kecilan tentu tidak ada alasan lagi bisnisnya tidak berkembang –dengan alasan sibuk kuliah.

Dengan kebijakan baru ini tentu kehidupan di kampus akan berubah total. Sepertiga pengunjung kantin akan hilang. Tempat kos lebih sepi. Tempat parkir motor bisa sedikit lebih longgar. Tapi bukan itu yang penting. Mahasiswa menjadi tidak lagi hanya berorientasi pada buku. Atau teori. Ketika lulus S1 mereka juga sudah pernah belajar di kehidupan nyata. Maka kampus-kampus kini sangat sibuk untuk merumuskan detil kebijakan itu. Terutama dalam mengatur kembali dosennya.

Namun sorotan tajam dan kritik juga mengalir dari para ahli dan akedimisi. Diantaranya bahwa kebijakan ini justru memudahkan para korporasi menguasai kampus. Apalagi kampus dimudahkan bekerja sama dengan PBB, BUMN, atau BUMD dan perusahaan industri ini akan memudahkan mereka menentukan arah kebijakan kurikulum sesuai keinginan mereka. Yang bisa saja hal ini menggeser tujuan pendidikan “mendidik dan membentuk intelektual” berubah menjadi “sarjana tukang/orientasi pekerjaan”.

Selain itu, dikhawatirkan kampus tak lagi bisa mengembangkan independensinya. Karena harus mengikuti permintaan pasar. Demi mengurangi tingkat pengangguran kampus rela mengikuti industri dan badan usaha lainnya. Ini membuktikan semakin tertekannya dunia pendidikan oleh korporasi. Dan sempurnalah liberalisasi pendidikan saat ini.

Tapi bagaimana dengan nasib bangsa ini 20-30 tahun lagi? Jika semua dicetak menjadi pekerja, siapa yang siap menjadi pemimpin? Jika korporatokrasi yang memimpin, siapa yang akan mengurusi umat dengan ikhlas? Umat akan terlalaikan, karena kebijakan mereka sesuai kepentingan. Itulah kebijakan, selalu menimbulkan pro dan kontra.

Wallahu ‘Alam Bish Showwab

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Ahok Turut Berduka Atas Wafatnya Ust Fahrurozi Ishaq Karena Covid-19

Jakarta, Rasilnews - Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok turut menyampaikan dukacita atas meninggalnya Fahrurrozi Ishaq, yang dikenal sebagai 'Gubernur Tandingan'...

10 Ribu Jamaah Umrah Akan Kembali Padati Saudi Arabia Tiap Pekannya

JAKARTA, RASILNEwS - Setiap pekan sekitar 10 ribu jemaah umrah diperkirakan akan tiba di Arab Saudi mulai (1/11) mendatang. Dengan pernyataan...

California Evakuasi 100 Ribu Penduduk Akibat Kebakaran Hutan

JAKARTA, RASILNEWS - Pemerintah memerintahkan untuk evakuasi lebih dari 100 ribu penduduk akibat Kebakaran hutan yang terjadi dan bergerak cepat di...

Tebitkan Karikatur Nabi Muhammad SAW, Maroko Kecam Prancis

JAKARTA-RASILNEWS, Kementrian Luar Negri Maroko Pada Minggu Mengatakan bahwa berlanjutnya publikasi kartun yang menghina nabi merupakan aksi provokasi.

Recent Comments