Saturday, November 28, 2020
Home Nasional MENDAGRI LARANG KERAMAIAN DAN ARAK ARAKAN SAAT PILKADA

MENDAGRI LARANG KERAMAIAN DAN ARAK ARAKAN SAAT PILKADA

JAKARTA, RASILNEWS  – Kerumunan sosial, arak-arakan saat tahapan penetapan pasangan calon (Paslon) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) harus dihindari, agar tidak terjadi pelanggaran protokol kesehatan COVID-19. Demikian Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pentingnya menghindari Kluster Pilkada terkait Covid-19.

Mendagri Tito Karnavian mengatakan bahwa kerumunan massa dapat berpotensi menjadi media penularan COVID-19 dan itu membuat hal tidak baik untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020. Demikian Antara mengabarkan dikutip Rasilnews.

“Jelas ini sesuatu yang tidak kita harapkan dan di dalam aturan-aturan yang berhubungan dengan pencegahan COVID-19 kegiatan seperti ini tentu tidak kita inginkan,” kata dia.

Kemendagri telah mengevaluasi bahwa terdapat kerumunan sosial pada tahapan pendaftaran pasangan calon kepala daerah pada 4-6 September 2020 lalu.

Kemudian, ada tiga penyebab terjadi pengumpulan masa saat tahapan pendaftaran bakal paslon yaitu kurangnya sosialisasi protokol, show off bakal paslon serta kurangnya koordinasi antar pihak penyelenggara dengan aparatur keamanan.

Oleh karena itu, sebagai hasil pembenahan dan perhatian terhadap keselamatan dan kesehatan masyarakat, Mendagri bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, KPU RI, Bawaslu RI dan DKPP RI mengusulkan dua hal, yakni perbaikan Peraturan KPU.

Tujuannya agar aturan-aturan yang berhubungan dengan ketertiban penerapan protokol kesehatan untuk mencegah COVID-19 lebih di perketat.

Hal kedua yakni menegakkan regulasi tersebut dengan cara kerja sama lintas sektoral, karena cara penegakan regulasi di setiap daerah tentu berbeda-beda.

“Regulasi yang dimaksud yang mengatur spesifik mengenai masalah pelaksanaan pilkada itu diatur dalam undang-Undang tentang pemilihan kepala daerah dan juga secara spesifik lebih detail oleh peraturan KPU,” katanya.

Mendagri juga mendorong Bawaslu dapat memakai kewenangannya sebagai pihak penyelenggara sebagai mitigasi langkah hukum melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penegakan aturan-aturan pilkada dan PKPU.

Lebih lanjut, kata dia juga ada peraturan-peraturan lain yang beririsan dengan kepatuhan protokol COVID-19 dan banyak undang-undangnya mulai undang-undang KUHP ada pasal-pasal tentang kerumunan masa yang dapat digunakan sebagai payung hukum penegakan protokol kesehatan.

Kemudian dia menambahkan regulasi peraturan daerah (Perda) justru akan sangat membantu penegakan hukum di daerah. Dengan harapan, tentunya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Satlinmas, TNI dan Polri dapat bertindak sebagai ujung tombak untuk menegakkan aturan tersebut.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Tausyiah Rasil : Tiga Peristiwa yang Dialami Manusia

Oleh : Ustaz Abul Hidayat Saerodji 1. Peristiwa kelahiran Setiap orang yang ada...

Viral, Tentara Azerbaijan Bantu Penduduk Armenia Tinggalkan Wilayah Yang Di Duduki

Azerbaijan, Rasilnews - Tentara Azerbaijan membantu orang-orang Armenia yang secara ilegal dimukimkan kembali di daerah pendudukan untuk meninggalkan wilayah itu, seperti...

KPK Tetapkan 5 Tersangka Korupsi Izin Ekspor Benih Lobster, 2 Masih Buron

Jakarta, Rasilnews - Dalam konferensi pers di KPK, Rabu (25/11/2020) malam, Nawawi Pomolango Wakil Ketua KPK RI mengatakan bahwa dua dari tujuh tersangka...

Pesawat Tempur Israel Serang Suriah

Suriah, Rasilnews - Militer Suriah mengklaim bahwa pesawat tempur Israel melakukan serangan udara ke selatan Ibu kota pada Selasa (24/11) malam....

Recent Comments