Saturday, October 24, 2020
Home Nasional PEMERINTAH DIMINTA TIDAK BUAT PERJANJIAN STABILITAS INVESTASI FREEPORT

PEMERINTAH DIMINTA TIDAK BUAT PERJANJIAN STABILITAS INVESTASI FREEPORT

RASILNEWS, JAKARTA – Kelompok pemerhati kebijakan perdagangan, Indonesia for Global Justice (IGJ), mendesak pemerintah Indonesia untuk tidak membuat perjanjian stabilitas investasi yang diminta oleh PT Freeport Indonesia (PTFI).

Pasalnya, menurut kelompok ini, perjanjian stabilitas investasi ini hanya akan menambah daftar perjanjian investasi yang memberikan hak investor untuk menggugat negara secara sepihak di Arbitrase Internasional.

“Pemberian hak istimewa kepada Freeport harus segera dihentikan oleh Pemerintah Indonesia dalam menjalankan ketentuan Undang-undang Minerba, tulis pernyataan IGJ kepada Mi’raj Islamic News Agency (MINA), Ahad (11/6).

Koordinator Riset dan Advokasi IGJ, Budi Afandi, menyatakan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sementara Freeport sudah merupakan hak istimewa yang diberikan pemerintah Indonesia dan dilegalisasi dalam PermenESDM Nomor 28/2017 hasil revisi PermenESDM Nomor 5/2017.

“IUPK sementara Freeport hanya berlaku hingga Oktober 2017, dan jika negosiasi tidak mencapai titik temu maka operasi akan kembali berbasis kepada Kontrak Karya (KK). Padahal Freeport sudah diuntungkan dengan izin ekspor konsentrat yang juga berlaku hingga Oktober 2017. Inilah keistimewaan Freeport yang tidak dimiliki oleh perusahaan tambang asing lainnya,” jelasnya.

Sebagaimana diketahui perjanjian stabilitas investasi yang diminta Freeport kepada pemerintah berisi hal-hal yang setara dengan Kontrak Karya (KK), seperti pajak yang tetap (nail down), jaminan perpanjangan kontrak, dan arbitrase internasional.
Sebelumnya, Freeport mengancam akan menggugat Pemerintah Indonesia ke Arbitrase Internasional terkait perubahan KK menjadi IUPK.

“Kehadiran perjanjian stabilitas investasi hanya akan inkonsisten dengan semangat UU Minerba yang ingin mengambil alih kedaulatan negara dalam penguasaan dan pengelolaan tambang Indonesia. Perjanjian ini akan menegasikan kekuatan IUPK yang menempatkan posisi Pemerintah lebih tinggi dari investor” tambah Budi.

Sementara itu, Direktur Eksekutif IGJ, Rachmi Hertanti, menjelaskan bahwa perjanjian stabilitas investasi akan tetap membuka peluang Freeport menggugat Indonesia ke Arbitrase Internasional.
Padalah rezim IUPK sudah tepat untuk mengakhiri kesewenangan investor tambang asing yang selama ini diakomodir dalam perjanjian kontrak karya, katanya.

“IUPK bersifat administrative dan pengaturannya sepihak, sehingga kewenangan negara lebih besar, dan jika ada sengketa cukup diselesaikan dalam pengadilan tata usaha negara. Namun, jika Perjanjian stabilitas investasi ini dikabulkan, maka posisi negara kembali setara dengan investor, dan hilanglah kewenangan memaksa negara terhadap investor. Dan yang krusial, sengketanya berubah menjadi sengketa perdata di lembaga arbitrase”, tambahnya.

Rachmi juga mengingatkan bahwa selama ini banyak gugatan perusahaan tambang asing terhadap Indonesia di arbitrase Internasional akibat kehadiran perjanjian investasi, baik traktat investasi maupun kontrak karya. 50% dari total gugatan investor asing di arbitrase internasional ada di sektor tambang, seperti Newmont, Churchill mining, planet mining, dan Indian Metal Ferro Alloys. Padahal sejak 2012, Pemerintah Indonesia terus berusaha untuk mengurangi resiko gugatan investor asing terhadap Indonesia, dengan cara mereview dan membatalkan perjanjian investasi yang dibuat oleh Pemerintah.

“jelas sekali, perjanjian stabilitas investasi ini didesak agar Freeport tidak kehilangan hak menggugat di arbitrase internasional terhadap Indonesia. Jika perjanjian stabilitas investasi disepakati, maka ini adalah bentuk kemunduran dari penegakan kedaulatan negara atas tambang” tegasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Israel – Hamas Saling Serang Dengan Roket

Gaza, MINA –  Juru Bicara militer Israel mengatakan, gerakan Hamas melepas dua roket ke wilayah-wilayah Israel tapi berhasil dicegah dengan senjata...

Amerika Setujui Remdevisir Sebagai Obat Covid-19

JAKARTA, RASILNEWS - Remdesivir hasil produksi Gilead Sciences Inc untuk merawat pasien Covid-19 Resmi disetujui Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika...

Dampak Covid-19 Kalahkan Krisis 98

JAKARTA, RASILNEWS - Dampak pandemi Covid-19 yang mendunia hingga saat ini dianggap lebih berat dibanding dengan krisis yang pernah terjadi di...

Angin Puting Beliung Landa Wilayah Babelan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

Bekasi, Rasilnews - Angin puting beliung melanda wilayah Babelan Kabupaten Bekasi dan Bekasi Utara Kota Bekasi pada hari ini, Jumat (23/10)...

Recent Comments