close
Breaking news

JAKARTA – Kepemilikan senjata nuklir ternyata turut menjadi simbol superio...read more Yogyakarta, RASILNEWS – Bencana alam di Indonesia pada tahun ini terhitung s...read more RASILNEWS, MYANMAR – Pejabat KBRI di Yangon menyatakan, proyek pembangunan...read more RASILNEWS, CILEUNGSI – Bazar Sya’ban 1438 akan mengangkat isu Halal Life...read more Rasilnews, Jakarta – Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, tida...read more RASILNEWS, CILEUNGSI – Pemimpin Redaksi (Pemred) Kantor Berita Islam MINA,...read more RASILNEWS, CILEUNGSI – Geliat Dakwah islam di negeri seribu pagoda Thailan...read more RASILNEWS, MALAYSIA – Dua perusahaan Malaysia yang mengoperasikan pelabuha...read more RASILNEWS, JAKARTA – Koordinator Tim Pembela Ulama dan Aktivis (PUA), Eggi...read more RASILNEWS, JAKARTA – Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Saifudd...read more

PEMPROV DKI DIPANGGIL KOMNAS ANAK YANG KEDUA KALINYA TERKAIT PPDB 2020

JAKARTA, RASILNEWS– Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dipanggil oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) untuk yang kedua kalinya dimintai konfirmasi terkait pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2020/2021.


“Senin (6/7) Komnas akan layangkan surat kembali meminta konfirmasi Pemprov DKI terhadap pelaksanaan PPDB,” kata Sekretaris Jenderal Komnas Anak Danang Sasongko saat dihubungi di Jakarta, Minggu malam (5/7).


Berdasarkan keterangan yang diterima Rasilnews, sebelumnya, Komnas Anak telah melayangkan surat pemanggilan Jumat (3/7) ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) DKI Jakarta untuk meminta konfirmasi, namun hingga Minggu malam belum ada konfirmasi dari Pemprov DKI untuk hadir dalam pemanggilan yang dijadwalkan Senin (6/7) besok.


Komnas Anak menemukan sejumlah pelanggaran dalam pelaksaan PPDB DKI Jakarta Tahun 2020, di antaranya pada jalur zonasi.


Tiga pelanggaran yang ditemukan oleh Komnas Anak yakni kuota zonasi yang dikurangi dari 50 menjadi 40 persen.

Permendikbud tersebut menyatakan bahwa pada jalur zonasi yang didahulukan adalah jarak (dalam artian titik tempat tinggal terdekat dengan sekolah). Dalam juknis PPDB DKI Jakarta tertulis bila kuota zonasi melebihi kapasitas maka yang diukur atau yang jadi pertimbangan adalah usia. “Isi Juknisnya begitu,” kata Danang.

Selain itu, Komnas Anak mencurigai ada faktor kesengajaan untuk mengacaukan PPDB DKI Tahun 2020, mengingat juklak dan juknis yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan tersebut menyatakan hal demikian, tapi pada pelaksanaannya berbeda dengan apa yang telah ditandatangani.

Oleh karena itu Komnas Anak memanggil Pemprov DKI untuk mengkonfirmasi terhadap pelaksaan PPDB DKI 2020. “Untuk menyelesaikan kekisruhan ini adalah Kadisdik untuk menjelaskan secara detail kenapa sampai pelaksanaan itu berbeda dengan juknis yang ditandatangani olehnya,” kata Danang.

Sebelumnya, pelaksanaan PPDB DKI Jakarta Tahun 2020 mendapat protes dari para calon orang tua murid yang anaknya sulit untuk mendaftar ke sekolah negeri lewat jalur zonasi yang dibatasi oleh usia.

Para orang tua murid melakukan aksi unjuk rasa di Balai Kota Jakarta pada Selasa (30/6), lalu berlanjut audiensi ke DPRD DKI Jakarta, Komisi X DPR RI, hingga ke Kementerian Pendidikan. Aksi protes kembali berlanjut pada Jumat (3/7) di Taman Aspirasi, Monas, seberang Istana Merdeka, tuntutan massa adalah mendesak pembatalan PPDB DKI Jakarta Tahun 2020.

Tags: , ,

No Comments

Leave a reply

Post your comment
Enter your name
Your e-mail address

Story Page