Saturday, October 31, 2020
Home Tajuk Rasil TAJUK RASIL "DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959, HUBUNGANNYA DENGAN PIAGAM JAKARTA"

TAJUK RASIL “DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959, HUBUNGANNYA DENGAN PIAGAM JAKARTA”

Senin, 15 Dzulqa’dah 1441 H/ 5 Juli 2020

Tercatat di sejarah, dalam masa demokrasi parlementer pasca Pemilu 1955, kabinet jatuh bangun dalam tenggang waktu relatif singkat dan ini berakibat pada instabilitas pemerintahan. Keadaan ini mencerminkan “kekurang mampuan” pelaku-pelaku utama demokrasi dalam mengelola pemerintahan negara yang barangkali karena miskinnya pengalaman dan terpolarisasinya masyarakat dalam kelompok-kelompok ideologis politis yang kuat.

Tidak ada satu kabinet pun dalam masa demokrasi parlementer ini mampu memberi jaminan untuk dapat melaksanakan fungsi-fungsi pelayanan dan pembangunan masyarakat secara memadai, serta fungsi memelihara persatuan bangsa. Bagi sejarawan, permasalahan tersebut ternyata yang menjadi alasan atau latar belakang lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Selain itu adanya keinginan Soekarno untuk mempunyai kekuasaan yang lebih besar karena Undang-Undang Dasar yang berlaku di Indonesia secara langsung telah membatasi kekuasaan Presiden Soekarno. Belum lagi munculnya militer terutama Angkatan Darat di bawah pimpinan KSAD Abdul Haris Nasution, yang mempunyai kemahiran dalam politik, mereka tidak hanya dijadikan alat, tetapi menginginkan perwakilan tetap dalam lembaga pemerintahan.

Melihat ketegangan politik pada masa demokrasi liberal, Nasution mengusulkan suatu penyelesaian yaitu kembali ke UUD 1945 daripada menyusun suatu undang-undang baru. Usul ini secara perlahan-lahan mulai mendapat dukungan, tetapi Soekarno tidak berkeinginan memikul sendiri tanggung jawab berat yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar ini.

Faktor lain yang melatar belakangi munculnya dekrit Presiden adalah kegagalan konstituante dalam menetapkan UUD 1945 sebagai pengganti Undang Undang Dasar Sementara 1950. Konstituante merupakan badan yang bertugas untuk membuat UUD. Di dalam konstituante terdapat tiga kelompok yang berbeda prinsip. yaitu; Golongan islam yang menghendaki dasar negara Islam, Golongan nasionalis yang menghendaki dasar negara pancasila, dan Golongan komunis yang menghendaki dasar negara komunis.

Prinsip ketiga kelompok ini sulit untuk dikompromikan, sehingga sidang konstituante untuk menetapkan UUD mengalami jalan buntu. Dalam amanatnya tanggal 22 April 1959 di depan sidang konstituante, Presiden Soekarno mengharapkan agar kembali kepada UUD 1945. Tentu saja anjuran Presiden ini ada yang setuju dan ada pula yang tidak menyetujuinya. Untuk itu harus diadakan permusyawaratan dalam konstituante guna mendapatkan suatu mufakat. Tetapi hal ini berkali kali dijalankan tanpa hasil yang memuaskan.

Dengan proses rumit dan pencapaian mufakat yang panjang, sebagai akhir kemelut ini Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit tanggal 5 Juli 1959 yang terkenal dengan nama “dekrit presiden”. Yang kesimpulan isinya menetapkan :1) Pembubaran konstituante. 2) Tidak berlakunya UUDS 1950 Berlakunya kembali UUD 1945. 3) Pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu yang singkat.

Namun yang menarik diingat dan jangan sampai dilupakan adalah ketika membahas Dekrit yang menyangkut Isi Konsepsi Presiden. Partai-partai yang menolak Konsepsi Presiden adalah Masyumi, Nadatul Ulama, PSII, Partai Katolik, dan Partai Rakyat Indonesia. Alasan penolakan Konsepsi Presiden diantaranya secara prinsipial partai-partai menolak Konsepsi Presiden karena PKI diikutsertakan dalam pemerintahan.

Sebenarnya ini juga yang menjadi pertanyaan banyak kalangan, mengapa Soekarno begitu gigih merangkul dan menjadikan Partai Komunis Indonesia tumpuan karir politiknya. Disandingkan dengan prinsip dasar perjuangan keagamaan dan nasionalis dalam perjalanan kepemimpinannya.

Satu hal lagi yang perlu kita telaah adalah pada 5 Juli 1963 digelar acara Peringatan 4 tahun Dekrit 5 Djuli 1959. Dalam pidatonya, Presiden Soekarno antara lain berkata: “Saya kira ada baiknya sekarang saya bacakan Piagam Jakarta ini, biar kita tahu benar apa isi Dekrit. Isi Dekrit itu pokoknya sebagai dikatakan oleh Bapak Roeslan Abdulgani, oleh Pak Achmad Sjaichu (NU), oleh Pak Nasution (militer), kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Tapi dalam Dekrit itu disebutkan juga hal Piagam Jakarta yang menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan merupakan satu rangkaian kesatuan dengan Konstitusi.”

Lalu, Presiden Soekarno membacakan seluruh naskah Piagam Jakarta dan setelah itu seluruh naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan dalam kesempatan itu, Presiden mengulangi tidak kurang dari tiga kali Dekrit yang menyatakan posisi dan fungsi Piagam Jakarta dalam rangka Undang-Undang Dasar 1945.

Presiden mengutarakan dengan jelas bahwa orang tidak akan memahami Undang-Undang Dasar 1945 dengan seksama bila dia tidak memahami isi Dekrit Presiden yang telah melegalisasikan berlakunya Undang-Undang Dasar tersebut. Dan untuk memahami Dekrit tersebut ia harus membaca dan memahami Piagam Jakarta.

Wallahu’alam bishshowwab

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Presiden Jokowi Ajak Umat Islam Teladani Akhlaq Rasulullah

Jakarta, Rasilnews - Presiden Joko Widodo mengajak umat Islam untuk meneladani akhlak terbaik Rasulullah yang patut diteladani dan sangat relevan dalam...

Ketum GP Ansor : Islam Adalah Agama Rahmah Dan Kasih Sayang

Jakarta, Rasilnews - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Gerakan Pemuda (GP) Ansor H Yaqut Cholil Qoumas menegaskan, Islam adalah agama yang...

Prof Wiku : Perkembangan Penanganan Pandemi Covid-19 di Tingkat Kabupaten/Kota Meningkat Lebih Baik

Jakarta, Rasilnews - Perkembangan penanganan pandemi Covid-19 pada sebagian besar kabupaten/kota sejauh ini menunjukkan hasil yang baik.

Sebanyak 12.369 Personel Gabungan Amankan Aksi Unjuk Rasa Tolak Omnibus Law Ciptaker

Jakarta, Rasilnews - Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan sebanyak 12.369 personel gabungan TNI-Polri dan pemerintah daerah diterjunkan...

Recent Comments