Friday, November 27, 2020
Home Uncategorized Tajuk Rasil " Karpet Merah Pengusaha dan Keset Buruh"

Tajuk Rasil ” Karpet Merah Pengusaha dan Keset Buruh”

“Tajuk Rasil”
Rabu, 20 Shafar 1441 H/ 7 Oktober 2020

Kenekatan Pemerintah dan DPR untuk tetap mengesahkan RUU Omnibus Law Ciptaker di tengah pandemic Covid-19 menciptakan gelombang kecaman masyarakat dan kegaduhan berskala nasional. Sejak awal kelahirannya sudah ditentang banyak orang. Termasuk dua ormas Islam terbesar, yakni PBNU dan PP Muhammadiyah yang ikut menolak. Dengan hasil keputusan rapat DPR yang disebut “operasi senyap malam” itu tentu tak bisa lepas dari keuntungan yang bakal diperoleh “korporasi berkursi”.

Kontroversi yang ditimbulkan sejak awal oleh RUU Omnibus Law memiliki alasan yang kuat. Setidaknya hal ini bisa dirangkum dalam poin berikut. Pertama, karpet bagi korporasi. Tak aneh bila tudingan ini benar. Sebab, dalam penyusunan draf RUU Omnibus Law, satuan tugas yang menggarap RUU ini didominasi kalangan pengusaha, pemilik modal, dan investor. Alhasil, pasal-pasal yang ada lebih banyak menguntungkan kepentingan investor dibanding pekerja. Buruh dan pekerja tak ubahnya mesin produksi bagi korporasi.

Kedua, keset bagi rakyat. Keset ibarat alas atau pijakan kaki. RUU Omnibus Law Ciptaker disahkan, rakyatlah yang menjadi korban dalam penerapan UU ini. Pasal-pasal di dalamnya sangat merugikan kepentingan rakyat. Alasan investasi yang bisa menciptakan lapangan kerja hanyalah kamuflase dari proyek UU ini. Kehadiran investor asing sejatinya tak berefek apapun pada lapangan pekerjaan. Buktinya, tenaga kerja asing justru mengalir deras mendatangi Indonesia semenjak kran investasi dibuka selebar-lebarnya. Malah yang ada angka pengangguran terbuka makin meluas.

Sebelum RUU ini sah, PHK massal sudah terjadi di berbagai perusahaan. Bagaimana jadinya jika sekarang RUU ini telah disahkan? Lonjakan pengangguran sangat mungkin meningkat tajam. Hal ini beralasan. Dalam UU Ciptaker memang memberi peluang perusahaan untuk tidak mengangkat pekerja menjadi karyawan tetap. Sistem kontrak putus berlaku di sini. Apa yang terjadi? Generasi muda akan sulit mendapat pekerjaan stabil. Tidak menentu dan terombang ambing. Di sinilah potensi pengangguran terbuka itu terjadi.

Dikutip dari Gatra.com, Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM Busyro Muqoddas menyebut pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja merupakan wujud munafiknya Pemerintah dan DPR. Mereka dinilai telah membangkang dan mengingkari Pancasila, UUD 1945, dan rakyat. Karena RUU Omnibus Law disahkan ketika masyarakat sedang terkapar, itu pembangkangan terhadap Pancasila, UUD 1945, dan realitas masyarakat yang membutuhkan demokratisasi ekonomi.

Menurut mantan Ketua KPK ini, pengesahan RUU Cipta Kerja itu menunjukkan upaya pelanggengan kekuasaan elite dan menurunnya kualitas demokrasi Indonesia, terutama sejak revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), munculnya UU Mineral dan Batubara (Minerba), dan revisi UU Mahkamah Konstitusi (MK). Bahkan gerakannya pun sistematis sekali. Mulai dari KPK diperlemah, orang KPK keluar itu menunjukkan keberhasilan pemerintah di dalam (KPK). Lalu UU Minerba disahkan sangat mendadak. Belum lagi UU MK revisinya cukup tujuh hari dan tertutup.

Busyro pun melihat DPR dan Pemerintah menunjukkan kepemimpinan yang ugal-ugalan. Pengesahan UU Cipta Kerja dilakukan ketika masyarakat sedang lemah dan tak berdaya kehabisan energy karena menghadapi berbagai masalah. Pemerintah dan DPR mengabaikan penolakan mayoritas rakyat atas Omnibus Law dan tidak dihiraukan. Logikanya pemerintah dan DPR tidak butuh masyarakat sipil, dan ini adalah kemunafikan. Sebab, saat pemilu elite politik mengharapkan suara rakyat, hingga rakyat diperas, diminta suaranya.

Salah satu studi kasus RUU Omnibus Law Ciptaker, tentu kita masih ingat ucapan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, yang mengatakan buruh sama sekali tidak dirugikan bahkan RUU ini dianggap akan menjadi hadiah kemerdekaan untuk para buruh karena bakal menyerap tiga juta tenaga kerja. Dan yang terbaru Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang mengatakan UU Ciptaker akan memberikan manfaat yang cukup signifikan, mencakup kemudahan dan kepastian dalam mendapatkan perizinan berusaha dengan penerapan perizinan berbasis risiko dan penerapan standar. Kemudian, pemberian hak dan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja atau buruh juga sekaligus akan mampu meningkatkan daya saing dan produktivitas usaha.

Namun seperti biasa, realitas yang dihadapi buruh masih saja mengenaskan. UU Ciptaker ini hanya menetapkan sanksi administratif untuk pengusaha yang melanggar hak-hak buruh. Dalam beberapa pasalnya diantaranya soal pemutusan hubungan kerja, pengurangan pesangon, pekerja kontrak untuk semua jenis pekerjaan, penetapan jam kerja, rekrutmen tenaga asing, pasal pidana sengketa ketenagakerjaan, hingga sistem pengupahan dengan menghapus Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan upah sektoral (UMSK), termasuk mempermudah tenaga kerja asing masuk ke Indonesia.

Kemungkinan ini sesungguhnya adalah suatu hal yang wajar jika mengingat sistem kapitalisme yang diterapkan di Indonesia. Para kapitalis inilah yang sesungguhnya berkuasa, yang menjadikan pemerintahan sebagai alat untuk mempertahankan bahkan mengembangkan kekayaannya. Oleh karena itu berbagai regulasi yang dibuat oleh pemerintah hakikatnya untuk menjaga kepentingan pemilik kapital. Jadi tinggal berhitung saja, berapa banyak krooni-kroni pemerintahan Jokowi saat ini.

Wallahu ‘Alam Bish Showwab

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Tausyiah Rasil : Tiga Peristiwa yang Dialami Manusia

Oleh : Ustaz Abul Hidayat Saerodji 1. Peristiwa kelahiran Setiap orang yang ada...

Viral, Tentara Azerbaijan Bantu Penduduk Armenia Tinggalkan Wilayah Yang Di Duduki

Azerbaijan, Rasilnews - Tentara Azerbaijan membantu orang-orang Armenia yang secara ilegal dimukimkan kembali di daerah pendudukan untuk meninggalkan wilayah itu, seperti...

KPK Tetapkan 5 Tersangka Korupsi Izin Ekspor Benih Lobster, 2 Masih Buron

Jakarta, Rasilnews - Dalam konferensi pers di KPK, Rabu (25/11/2020) malam, Nawawi Pomolango Wakil Ketua KPK RI mengatakan bahwa dua dari tujuh tersangka...

Pesawat Tempur Israel Serang Suriah

Suriah, Rasilnews - Militer Suriah mengklaim bahwa pesawat tempur Israel melakukan serangan udara ke selatan Ibu kota pada Selasa (24/11) malam....

Recent Comments