Thursday, October 29, 2020
Home Tajuk Rasil TAJUK RASIL " KERJASAMA BILATERAL BUKAN HANYA KEPENTINGAN"

TAJUK RASIL ” KERJASAMA BILATERAL BUKAN HANYA KEPENTINGAN”

Tajuk Rasil
Selasa, 14 Januari 2020

Ketegangan di Natuna baru saja usai. Setelah TNI mengirimkan pasukannya untuk pengamanan di perairan Natuna kepulauan Riau. Kapal ikan dan Coast Guard yang beberapa hari di daerah ini telah meninggalkan Natuna. Ketegangan menurun, iklim panas pun berakhir dingin. Upaya China menarik diri dari perairan Natuna disebut-sebut merupakan kemenangan politik domestik dan regional untuk Indonesia.

Adalah baik untuk berbicara tentang kedaulatan nasional dan hak teritorial. Namun, itu harus diambil dalam konteks hubungan bisnis antara kedua negara. Dalam situasi ini, baik China maupun Indonesia tidak mampu mendorong hal-hal yang lain terlalu jauh. Mungkin, China punya hal lain yang perlu dipertimbangkan. Apalagi tahun 2019, China dan Indonesia menandatangani 23 nota kesepahaman tentang investasi dan perdagangan.

Natuna, sebagaimana diketahui dunia internasional memang memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Seperti yang pernah diinformasikan Kepala Divisi dan Program Komunikasi SKK Migas, Wisnu Prabawa Teher menyampaikan cadangan gas bumi di Natuna mencapai puluhan triliun cubic feet (TFC), yaitu sekitar 46 TFC. Jumlah ini jauh lebih besar daripada gas bumi di tempat lain.

Menjadi sebuah peluang bagi bangsa ini untuk memanfaatkan sumber daya alam baik hayati atau mineral dari perairan ini. Alangkah bijaksananya jika pengelolaan perairan ini mampu menopang kebutuhan bangsa. Sehingga kita dapat menjadi bangsa yang independen, mandiri dan disegani.

Dalam pengelolaan Sumber Daya Alam menjadi rahasia umum, ketika negara ingin mengeksplorasi kekayaan mineral atau yang lainnya tak mungkin dilakukan sendiri. Negeri ini selalu menjalin kerja sama dengan negara lain yang dinilai mampu berinvestasi besar-besaran. Sebut saja Exxon Mobile, sebuah perusahaan pengeboran milik Amerika Serikat telah sekian lama bekerja sama untuk mengelola Natuna. Ada juga Freeport yang mengolah emas di Papua. Dari banyaknya pengeboran mineral, kebanyakan Indonesia mengambil kebijakan melakukan kerja sama dengan negara lain.

Oleh karena itu, pemerintah bermaksud membuka kran kerja sama dalam pengelolaan Natuna. Artinya, Cina atau negara lainnya boleh bekerja sama untuk mengelola Natuna. Mereka boleh menangkap ikan, bahkan melakukan pengeboran di wilayah Natuna asalkan dengan kerja sama perjanjian. Hal ini sesuai dengan penyampaian Moeldoko sebagai Staf Kepresidenan.

Namun, kenyataan tak seindah harapan. Kerja sama yang dilakukan Indonesia selama ini nyatanya tak justru menyejahterakan. Karena faktanya keuntungan terbesar selalu diraup oleh pengeksplornya (negara lain). Indonesia dapat apa? Hanya dapat pajaknya atau royaltinya. Meski nilainya cukup besar bagi kita, jumlah itu tak sebesar dengan laba triliunan yang mereka dapatnya. Seperti Freeport, pembagian hasilnya kurang dari 50%. Selain itu dapat dilihat taraf hidup masyarakat di sekitar tambang atau Papua yang pas-pasan.

Mengapa kondisi ini bisa terjadi? Bagi sebagian besar negara di dunia ini, tentunya mereka sudah tahu bahwa kedudukan negeri kita tak lebih hanya sebagai pihak kecil. Artinya, setiap ada kerja sama dengan mereka yang perusahaan-perusahaan negara besar selalu memegang kendali penuh. Apalagi dengan posisi tawar Indonesia yang selalu dibawah standar mereka. Baik Amerika Serikat atau Cina, sama saja.

Indonesia adalah negara berkembang, dengan kekayaan alam yang berlimpah. Ini menjadi daya tarik sendiri bagi negara-negara imperialis. Mereka membutuhkan sumber bahan industri, sedang Indonesia tak punya cukup keberanian mengelola sumber daya alam sendiri. Maka, kesempatan ini diambil oleh mereka untuk mengeruk sumber daya alam secara murah dengan dalih kerja sama.

Jika ingin menjadi bangsa yang mandiri, maka diperlukan pengorbanan yang luar biasa. Selama ini Indonesia berdalih masih kekurangan alat pengeboran, kurangnya sumber daya manusia yang mampu mengelola dan kurangnya dana untuk mengeksplorasi sendiri. Karena biaya yang dibutuhkan untuk eksplorasi itu tidaklah sedikit. Oleh karena itu kerja sama dengan negara lainlah yang dipilih.

Akan tetapi apakah alasan di atas benar? Memang alasan itu tak sepenuhnya salah, tapi jika kita ingin mencari SDM bukankah kita memiliki banyak SDM murni? Setiap tahun kita melahirkan ribuan sarjana. Khusus untuk keahlian migas, ada kampus juga yang memiliki jurusan khusus migas. Artinya jika berbicara masalah SDM, kita sebenarnya mumpuni.

Wallahu a’lam bishshawwab

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Sebanyak 12.369 Personel Gabungan Amankan Aksi Unjuk Rasa Tolak Omnibus Law Ciptaker

Jakarta, Rasilnews - Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan sebanyak 12.369 personel gabungan TNI-Polri dan pemerintah daerah diterjunkan...

Aqsa Working Group Ikut Serta Dukung Aksi Global Aksi Mogok Makan Untuk Pembebasan Tahanan Palestina

Jakarta, Rasilnews - Al-Aqsa Working Group (AWG) menyatakan ikut serta untuk mendukung aksi global mendukung aksi mogok makan yang dilakukan oleh...

Satgas Ingatkan Pemda Agar Tak Lengah Sikapi Zonasi

JAKARTA, RASILNEWS - Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito ingatkan Pemda soal zonasi karena peningkatan zona oranye. Melihat peta...

MUI desak Presiden Perancis Meminta Maaf Kepada Umat Islam

Jakarta, Rasilnews - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas meminta Presiden Prancis Emmanuel Macron minta maaf kepada umat...

Recent Comments