Wednesday, October 28, 2020
Home Tajuk Rasil Tajuk Rasil "Ketika NU dan Muhammadiyah Sepaham"

Tajuk Rasil “Ketika NU dan Muhammadiyah Sepaham”

“Tajuk Rasil”
Rabu, 28 Shafar 1441 H/ 14 Oktober 2020

Ada beberapa alasan mengapa Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja tidak hanya ditolak oleh berbagai kalangan buruh/pekerja, tetapi juga berbagai kalangan termasuk para tokoh umat Islam misalnya. Yang menyoroti dan identifikasi potensi konflik agraria dan lingkungan hidup dalam UU yang pengesahannya bermasalah secara konstuitusi itu. Mengapa? Sebelum UU Omnibus ini saja, begitu kalangan ini mengidentifikasi, telah terjadi sedikitnya 1.298 kasus kriminalisasi terhadap rakyat. Kriminalisasi itu merupakan akibat mempertahankan hak atas tanah dan wilayah hidupnya dalam lima tahun terakhir. Menurut mereka, potensi tersebut rawan terjadi setelah dilakukan sejumlah perubahan yang tertuang dalam UU Cipta Kerja. Misalnya perubahan Pasal 82, 83 dan 84 UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang masuk dalam Pasal 38 UU Cipta Kerja.

Tak hanya itu, mereka menilai UU Cipta Kerja juga berpotensi memangkas ruang hidup kelompok nelayan, petani, dan masyarakat adat atas nama kepentingan pembangunan dan ekonomi. Aturan ini, kata mereka akan memberikan kemudahan bagi korporasi dan pemerintah untuk merampas tanah dan sumber daya alam yang dikuasai masyarakat, baik kelompok miskin kota, masyarakat adat, petani, dan nelayan.

Nahdhatul Ulama melalui pimpinannya, KH.Said Aqil Siradj tegas menyatakan UU ini hanya menguntungkan kapitalis. Bagi Kiyai Aqil UU ini menindas dan menginjak kepentingan atau nasib para buruh, petani, dan rakyat kecil. Pernyataan ini dilansir dari situs resmi nu.or.id. Kiyai Aqil tidak sendirian dalam soal ini, Dr Anwar Abas, Sekjen MUI juga memiliki penilaian yang mirip. UU ini, kata Ustad Anwar benar-benar kelihatan lebih banyak membela kepentingan pemilik modal dan sangat mengabaikan kepentingan rakyat luas. Tak hanya soal pemilik modal, Anwar juga menduga ada ketakutan anggota Dewan kepada pimpinan partai politik yang mendukung pengesahan Omnibus Law. Jika berseberangan dengan pimpinan parpol, Anwar menyebut anggota DPR bisa diberhentikan atau terkena Pergantian Antar-waktu (PAW).

Pemerintah langsung mengambil tindakan melalui Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, yang “bersilaturahim” menemui Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj beserta jajaran pengurus PBNU di Jakarta dua hari yang lalu. Dan merespons pernyataan Menteri dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, Kiyai Said menyatakan bahwa pihaknya akan tetap menolak dengan mengajukan uji materi kembali atau judicial review Omnibus Law UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konsititusi (MK) meski dirinya telah mendapat penjelasan.

Adapun Muhammadiyah mengatakan, pihaknya sejak awal telah meminta DPR menunda bahkan membatalkan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang terdapat banyak pasal kontroversial. Ketua PP Muhammadiyah bidang Hukum dan Kebijakan Publik, Busyro Muqoddas mengatakan “Setelah kami mempelajari, terlepas dari pro dan kontra, kami menyimpulkan bahwa RUU ini tidak mencerminkan penghormatan terhadap hak masyarakat. Salah satunya hak untuk tahu yang dijamin konstitusi dasar. Dampak dari tidak diberitahukannya (draf RUU Omnibus Law) itu yang kami khawatirkan bersama, dampak destruktif yang akan diderita oleh masyarakat terkait alam agraria secara luas, termasuk daulat negara.”

Sepertinya penolakan UU Omnibus Law oleh NU dan Muhammadiyah diperhitungkan pemerintah. Langsung ada respon salah satu jajaran menterinya untuk melakukan pendekatan “persuasif” ke NU. Lantas gambaran apa yang bisa kita lihat dari sikap kedua omas Islam terbesar ini. Pertama, kedua ormas ini memiliki basis kekuatan masa maupun politik yang kuat. Jika kekuatan NU dan Muhammadiyah dikerahkan dan disatukan (tentu banyak yang akan bilang mustahil), maka pemerintah bersiap-siap menghela napas panjang.

Bisa kita bayangkan (bayangan yang liar), jika NU dan Muhammadiyah berani kompak membuat edaran, menginstruksikan kepada seluruh kader-kadernya untuk melakukan aksi demonstrasi dengan “menggunakan protokol kesehatan” secara serentak di seluruh daerah. Ataukah langsung berbondong-bondong ke gedung parlemen. Mendesak DPR segera mungkin mencabut UU Omnibus Law. Jika jutaan massa NU dan Muhammadiyah sudah bersatu. Itu artinya kondisi darurat nasional.

Kedua, NU dan Muhammadiyah adalah ormas yang bagaimanapun juga menolak kesewenang-wenangan. Meski masing-masing memiliki paham yang agak berbeda. Tetapi keduanya bisa sepaham dan tahu apa yang harus dilakukan jika terdapat praktik yang merugikan ummat dan bangsa. Jadi, jika NU dan Muhammadiyah tidak mendesak pemerintah untuk mencabut Omnibus Law, sama artinya membiarkan kezhaliman terjadi. Dan ini bukan ciri daripada kedua Ormas ini.

Ketiga, melihat posisi NU dan Muhammadiyah di pemerintahan. Ada yang sangat dekat dan ada yang bahkan kelihatan jauh sekali dengan kekuasaan. Misalnya NU, salah satu tokoh nya merupakan Wakil Presiden yakni Kiai Ma’ruf Amin. Sepertinya keberpihakan NU tidak akan dipengaruhi dengan salah satu tokohnya yang merupakan orang nomor dua di negeri ini. Sesuai ungkapan warganya, “NU adalah NU”. Bahkan kendati Kiai Ma’ruf menolak sikap NU terkait Omnibus Law. NU barangkali, akan meninggalkan Kiai Ma’ruf.

Sementara Muhammadiyah berbeda dengan NU yang cenderung menjauh dari lingkaran kekuasaan. Meski Posisi mentri PMK Muhajir Effendi yang katanya mewakili suara Muhammadiyah di pemerintah, nampaknya tidak begitu berpengaruh terhadap sikap Muhammadiyah atas Omnibus Law. Lagi pula Muhammadiyah sudah terbelah dari awal. Tidak satu suara terkait pembentukan kabinet Jokowi jilid II. Selain itu, jika diperhatikan belakangan Muhammadiyah sering menggelontarkan kritik pedasnya kepada pemerintah. Kondisi ini membuat Muhammadiyah sangat leluasa, tidak merasa punya hutang politik. Dan tentunya sikap mereka atas Omnibus Law tidak akan bisa diotak-atik.

Wallahu ‘Alam Bish Showwab

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Ahok Turut Berduka Atas Wafatnya Ust Fahrurozi Ishaq Karena Covid-19

Jakarta, Rasilnews - Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok turut menyampaikan dukacita atas meninggalnya Fahrurrozi Ishaq, yang dikenal sebagai 'Gubernur Tandingan'...

10 Ribu Jamaah Umrah Akan Kembali Padati Saudi Arabia Tiap Pekannya

JAKARTA, RASILNEwS - Setiap pekan sekitar 10 ribu jemaah umrah diperkirakan akan tiba di Arab Saudi mulai (1/11) mendatang. Dengan pernyataan...

California Evakuasi 100 Ribu Penduduk Akibat Kebakaran Hutan

JAKARTA, RASILNEWS - Pemerintah memerintahkan untuk evakuasi lebih dari 100 ribu penduduk akibat Kebakaran hutan yang terjadi dan bergerak cepat di...

Tebitkan Karikatur Nabi Muhammad SAW, Maroko Kecam Prancis

JAKARTA-RASILNEWS, Kementrian Luar Negri Maroko Pada Minggu Mengatakan bahwa berlanjutnya publikasi kartun yang menghina nabi merupakan aksi provokasi.

Recent Comments