Wednesday, October 28, 2020
Home Tajuk Rasil TAJUK RASIL "PEMERINTAH HARUS LEBIH SIGAP"

TAJUK RASIL “PEMERINTAH HARUS LEBIH SIGAP”

Tajuk Rasil
Selasa, 17 September 2019

Lagi-lagi, tanah Sumatera dan Borneo diselimuti asap tebal. Terhitung sudah berminggu-minggu sejak asap akibat dari pembakaran hutan dan ladang di sejumlah titik di Sumatera dan Kalimantan kembali menghantui warga. Tak tanggung-tanggung, asap tersebut kini telah menghambat aktivitas keseharian warga yang memberi dampak signifikan pada kegiatan akademis, mengancam kesehatan sistem pernafasan warga hingga perekonomian.

Untuk kegiatan akademis misalnya, para pelajar dari 13 sekolah di Kecamatan Rupat, Riau terpaksa diliburkan dikarenakan udara yang sudah sangat menyesakkan dada. Jangankan untuk menimba ilmu, untuk bernafas bebas pun sudah sangat sulit untuk dilakukan. Bahkan celakanya, insiden ini secara langsung telah berdampak serius pada tingkat kesehatan warga. Dilaporkan bahwa penderita Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) di Riau mencapai 2.488 jiwa.

Hingga kemarin saja, terdeteksi ada sekitar 27 titik api kategori tinggi di Provinsi Riau. Secara umum Kota Pekanbaru masih diselimuti asap tipis hingga tebal dengan jarak pandang mencapai 1 km ada pukul 07.00 WIB dan pada pukul 10.00 WIB. Jarak pandang berkisar antara 1 hingga 2.2 km dan suhu berkisar hingga 37 derajat celcius.

Presiden Jokowi menegaskan bahwa kondisi Kepulauan Riau saat ini sudah dalam status siaga darurat. Beliau pun telah meminta kepada aparat hukum untuk bertindak tegas baik itu kepada perusahaan maupun perorangan atas masalah ini, serta meminta seluruh jajarannya memastikan kebakaran tidak merembet ke pemukiman masyarakat sekitar.

Ahad lalu, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Pol Tito Karnavian terheran-heran saat meninjau kebakaran hutan dan lahan di Riau bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kepala BNPB Doni Monardo. Tito mengakui memang sempat heran sebab dari sekian luas lahan yang terbakar, tidak satupun yang mencakup lahan perkebunan sawit dan tanaman industri lainnya. Hal itu sekaligus menunjukkan masalah karhutla ini murni ulah manusia dan pelakunya adalah oknum yang sama.

Tito menegaskan bahwa upaya pemberantasan Karhutla akan menjadi salah satu fokus agendanya dan memberi ‘reward and punishment’ bagi anggotanya. Ia meminta pasukan Satgas Karhutla dapat lebih kompak dan menjaga solidaritas sehingga permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik.

Namun, sekalipun kebakaran hutan senantiasa berulang, pemerintah masih saja melakukan tindakan berdasarkan kejadian di lapangan, dan bukan dengan melakukan penanggulangan dan pencegahan kalaupun ada masih sangat minim. Lalu bagaimana nasib rakyat Sumatera dan Kalimantan ke depannya? Apakah setiap tahun mereka harus terus-menerus disuguhi asap tebal yang jelas-jelas merugikan rakyat.

Dari sini kita melihat bagaimana keberpihakan pemerintah yang cenderung berat sebelah kepada para pemegang modal. Pemerintah seakan-akan menutup mata akan tindakan para pengusaha yang dengan sewenang-wenang melakukan pembakaran hutan. Hingga detik ini pemerintah pun belum berani mengeluarkan kebijakan yang mampu menindak tegas para pengusaha nakal tersebut. Hal ini terjadi tidak lain adalah akibat dari diterapkannya sistem ekonomi liberal yang lebih mengutamakan tugas negara untuk mencari keuntungan semata.

Tugas negara pada akhirnya hanya sebatas menyusun dan membuat kebijakan yang dirasa dapat menguntungkan pihak-pihak tertentu yang memberikan keuntungan materi kepada penguasa yang sedang memimpin. Sekalipun rakyat yang menjadi korban, tidak menjadi persoalan demi mencapai keuntungan materi sebesar-besarnya. Inilah yang menjadi alasan utama mengapa para penguasa negeri kurang sigap dalam menghadapi masalah kabut asap yang sudah mengancam nyawa warga Sumatera dan Kalimantan.

Sudah seharusnya penguasa negeri ini segera menindak tegas para pengusaha nakal yang telah merenggut hak-hak warga Sumatera dan Kalimantan, yaitu dengan menutup izin pengusaha yang melakukan pelanggaran. Sudah sepatutnya pula pemerintah serius dalam mengantisipasi insiden bencana yang menimpa rakyatnya.

Bahkan sudah seharusnya pemerintah serius dalam pelaksanaan program Energi Baru Terbarukan (New Renewable Energy) yang sesungguhnya sangat bermanfaat bagi masa depan umat. Hanya saja seberapa besar pun manfaat yang bisa didapat dari pengelolaan kelapa sawit sebagai sumber biofuel, pembakaran hutan dan lahan tetap tidak dapat dibenarkan.

Wallahu alam bishawab

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Ahok Turut Berduka Atas Wafatnya Ust Fahrurozi Ishaq Karena Covid-19

Jakarta, Rasilnews - Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok turut menyampaikan dukacita atas meninggalnya Fahrurrozi Ishaq, yang dikenal sebagai 'Gubernur Tandingan'...

10 Ribu Jamaah Umrah Akan Kembali Padati Saudi Arabia Tiap Pekannya

JAKARTA, RASILNEwS - Setiap pekan sekitar 10 ribu jemaah umrah diperkirakan akan tiba di Arab Saudi mulai (1/11) mendatang. Dengan pernyataan...

California Evakuasi 100 Ribu Penduduk Akibat Kebakaran Hutan

JAKARTA, RASILNEWS - Pemerintah memerintahkan untuk evakuasi lebih dari 100 ribu penduduk akibat Kebakaran hutan yang terjadi dan bergerak cepat di...

Tebitkan Karikatur Nabi Muhammad SAW, Maroko Kecam Prancis

JAKARTA-RASILNEWS, Kementrian Luar Negri Maroko Pada Minggu Mengatakan bahwa berlanjutnya publikasi kartun yang menghina nabi merupakan aksi provokasi.

Recent Comments