Saturday, October 31, 2020
Home Tajuk Rasil TAJUK RASIL "PILKADA RASA PANDEMI"

TAJUK RASIL “PILKADA RASA PANDEMI”

“Tajuk Rasil”
Senin, 4 Shafar 1442 H/ 21 September 2020

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang akan tetap diselenggarakan pemerintah secara serentak menuai polemik. Setelah tahapan pendaftaran calon peserta Pilkada serentak telah dilaksanakan pada 4-6 September 2020 yang lalu. Kini, pasangan bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah, partai pengusung, dan tim suksesnya mulai memasuki tahap persiapan strategis untuk pemenangan pilkada tersebut. Sebanyak 270 daerah di seluruh Indonesia akan menggelar pilkada serentak. Ada 9 daerah melaksanakan pemilihan gubernur dan 261 daerah melaksanakan pemilihan bupati/wali kota.

Meskipun pilkada itu merupakan momentum yang sangat strategis untuk memilih kepala daerah/wakil kepala daerah yang akan memajukan daerah yang dipimpinnya, penyelenggaraan pilkada serentak di masa pandemi Covid-19 yang masih saja tinggi (angka) penularannya di sejumlah daerah belakangan ini, menyisakan masalah serius yang mesti dikelola secara bijak. Bagaimana tidak, pilkada yang dilakukan di masa pandemi Covid-19 ini seolah kehilangan sense of crisis-nya. Padahal di masa pandemi seperti sekarang ini sudah selayaknya semua pihak bergotong-royong mencari solusi untuk keluar dari lingkaran setan wabah penyakit virus wuhan.

Sejumlah daerah yang akan menggelar pilkada masuk risiko tinggi terpapar Covid-19. Mengutip Data Satgas Penanganan Covid-19, per 13 September 2020, dari semua daerah (270) yang menyelenggarakan masuk risiko tinggi. Bahkan Bawaslu menemukan banyak pasangan calon melanggar protokol kesehatan dengan arak-arakan dan mengumpulkan massa.Itu baru tahapan pendaftaran. Bagaimana dengan tahapan kampanye, debat, dan pencoblosan yang melibatkan kerumunan massa?

Pilkada sebagai implementasi kongkrit pelaksanaan demokrasi di sebuah negara demokratis memang penting. Namun, keselamatan jiwa dan kesehatan publik jauh lebih penting dari sekadar memenuhi tuntutan demokrasi dan khawatir terjadinya kekosongan pemerintahan. Padahal soal kekosongan pemerintahan misalnya, pemerintah bisa menunjuk aparatur sipil negara (ASN) sebagai penjabat kepala daerah. Menurut Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri Djohermansyah Djohan, penjabat kepala daerah itu bisa menandatangani perda dan APBD.

Jika undang-undang (UU) membuka peluang untuk melakukan penundaan pilkada, (lihat Pasal 122 UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang pilkada yang telah diubah menjadi UU No 10/2016) bahwa penetapan penundaan pemilihan dapat dilakukan KPU tanpa harus meminta pendapat pemerintah dan DPR, mengapa mesti ngotot melaksanakan pilkada di tengah wabah virus korona yang masih saja memprihatinkan dan membahayakan keselamatan jiwa hingga saat ini? Apakah karena sudah banyak biaya keluar guna mengeksekusi ‘kepentingan’ elite politik?

Pandemi Covid-19 memang telah memukul keras perekonomian Indonesia. Ditengah krisis multidimensi ini, harusnya negara tidak menghamburkan uang. Mestinya lebih prioritas untuk melayani kesehatan masyarakat. Bukankah saat ini rumah sakit kekurangan peralatan medis memadai dalam menangani pasien Covid-19? Sudah banyak para tenaga kesehatan yang mempertaruhkan nyawa untuk mengatasi keadaan ini. Mengapa pemangku kuasa seperti tutup mata atas kondisi memprihatinkan ini?

Pilkada pun berpotensi memunculkan klaster baru penyebaran covid-19, sebab jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 terusmeingkat. Lantas bila pilkada jua kunjung dilakukan, siapa yang akan bertanggung jawab jika terjadi kasus covid-19 merebak di masyarakat?. Karena KPU belum pernah melaksanakan pilkada dalam kondisi pandemik seperti saat ini. Apalagi proses pelaksanaan pilkada tidak boleh mengabaikan protokol kesehatan.

Sekedar mengingatkan, catatan hitam memori pilu pemilu 2019 masih terbayang-bayang dalam benak kita. Peristiwa kelam itu telah menyisahkan luka atas tragedi kemanusiaan. Sehingga membuat 3.778 jiwa jatuh sakit hingga merenggut 554 nyawa yang terdiri dari petugas KPPS, pengawas pemilu, dan aparat keamanan. Para pejuang demokrasi yang gugur di medan TPS tersebut tentunya tak boleh luput dari ingatan. Sekali lagi keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.

Bahkan ada trauma yang amat mendalam bagi penyelenggara pemilihan di tataran akar rumput. Hal itu terlihat ketika Komisi Pemilihan Umum (KPU) di sebagian kota/kabupaten merasa kesulitan mencari pendaftar anggota PPS pada tahapan pilkada serentak tahun ini. Sehingga mengharuskan sebagian KPUD di tanah air memperpanjang masa pendaftaran PPS. Terlihat betapa beratnya menjadi penyelenggara pemilihan di tingkat bawah. Dengan honor yang tak seberapa ditambah lagi masih diselimuti rasa trauma.

Indonesia merupakan negara yang masih dikatakan belum sepenuhnya aman dari pandemi Covid-19. Para pemangku kebijakan hendaknya kembali memikirkan secara matang-matang untuk menggelar pilkada dalam situasi darurat seperti ini. Jangan sampai catatan demokrasi kita hanya berisi dengan cucuran darah dan tangisan air mata akibat banyak korban berjatuhan.

Wallahu a’lam bishshawab

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Presiden Jokowi Ajak Umat Islam Teladani Akhlaq Rasulullah

Jakarta, Rasilnews - Presiden Joko Widodo mengajak umat Islam untuk meneladani akhlak terbaik Rasulullah yang patut diteladani dan sangat relevan dalam...

Ketum GP Ansor : Islam Adalah Agama Rahmah Dan Kasih Sayang

Jakarta, Rasilnews - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Gerakan Pemuda (GP) Ansor H Yaqut Cholil Qoumas menegaskan, Islam adalah agama yang...

Prof Wiku : Perkembangan Penanganan Pandemi Covid-19 di Tingkat Kabupaten/Kota Meningkat Lebih Baik

Jakarta, Rasilnews - Perkembangan penanganan pandemi Covid-19 pada sebagian besar kabupaten/kota sejauh ini menunjukkan hasil yang baik.

Sebanyak 12.369 Personel Gabungan Amankan Aksi Unjuk Rasa Tolak Omnibus Law Ciptaker

Jakarta, Rasilnews - Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan sebanyak 12.369 personel gabungan TNI-Polri dan pemerintah daerah diterjunkan...

Recent Comments